Wajo dalam Lintasan Sejarah


Pemerintahan di Kerajaan Wajo menurut catatan sejarah, diawali saat penobatan La Tenribali selaku Batara Wajo pertama tahun 1396. Penobatan Batara dilakukan oleh ketiga kepala Limpo dan Matoa menyetujuinya. Bahkan ketiga orang arung (raja) itu melepas gelarnya dengan sukarela dan menyatakan dirinya sebagai Pa’danreng (Dewan Pemerintahan Pusat) dan menjadi kepala Limpo di daerahnya masing-masing.
Penganugerahan bekas Batara Wajo itu mengandung makna, yakni Batara artinya langit yang melambangkan keagungan. Sedang Wajo berasal dari nama pohon Wajo yang batangnya lurus dan daunnya rindang untuk bernaung dan memberikan wajo-wajo (baying-bayang) memberikan kesejukan bagi setiap orang yang bernaung dibawahnya. (Ensiklopedia Sejarah Sulsel sampai tahun 1905, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SulSel, 2004; 509).
Wajo yang berada di bawah pemerintahan Batara merupakan kerajaan Heriditer, yakni kerajaan lanjutan dari Kerajaan Cinnatobi, dibentuk oleh turunan raja-raja Cina dan mampu. Kerajaan Wajo mulanya bernama Boli oleh raja pertama bergelar Batara, yakni La Tenribali mantan Arung (Raja) Cinnatobi kelima. Berbeda dengan raja-raja pertama di beberapa kerajaan Sulsel, Kerajaan Wajo tidak mengenal Tomanurung (orang yang turun dari negeri Kayangan) karena asal-usulnya sudah diketahui.
Keunikan lainnya Kerajaan Wajo tidak mempunyai A’rajang (regalia) seperti kerajaan lainnya. Arajang tidak dianggap Palladium dan pemilik kerajaan, tetapi Arungpanua, yaitu raja dan rakyat seluruhnya. Pada mulanya La Tenribali menjadi raja dwi tunggal bersama saudaranya La Tenri Tappek di Kerajaan Cinnatobi. Karena berselisih dengan saudaranya, La Tenribali kemudian meninggalkan negeri dan pergi ke Boli membuka perkampungan dan persawahan.
Perpindahannya Batara Tenribali itu diikuti oleh sebagian rakyatnya. Dari perkampungan itu, dia menata pemerintahan dan membentuk kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Matoa (primus interpares) bersepakat mengangkat La Tenribali menjadi raja, karena mereka sangat memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan para Matoa dan rakyatnya.
Setelah La Tenribali menyetujui hasil musyawarah para La Toa dan rakyat Boli, maka diadakanlah pelantikan dibawah sebatang pohon bajok tinggi dan rindang daunnya. Sebelumnya para Matoa terlebih dahulu mengadakan perjanjian pemerintahan antara calon raja dengan rakyat,. Menurut aturan adat, wakil rakyat (Matoa) yang membacakan ikrar perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, sedang calon raja memberi isyarat tanda persetujuan.
Asal muasal pengangkatan raja di kerajaan berasal dari riwayat tiga pemimpin Boli yaitu La Tenrituak, La Tenri Pekka dan La Matareng, yang masing-masing mengepalai daerahnya disebut Limpo dan menyatakan diri mereka berhenti menjadi Raja dan menyatakan diri mereka berhenti menjadi Raja dan menyatakan diri sebagai Padanreng, yakni pendamping dan pembantu raja yang akan dilantik, namun mereka tetap memerintah di Limpo mereka masing-masing, yakni di Limpo Majauleng, Sabbangparu, dan Takkalalla. Ketiga limpo itu menamakan perserikatannya Limpo Tellu Kajurue, yaitu negeri yang terdiri dari tiga bagian yang tidak terpisahkan.
Selepas pemerintahan Batara Wajo I, dinobatkanlah Mataeso sebagai Batara Wajo II, selanjutnya Batara Wajo III yang dijabat  oleh La Pateddungi. (Hannabi Rizal dkk, Profil Raja dan Pejuang Sulsel, 2004; 128).
Setelah La Pateddungi wafat, maka para Paddanreng, Arung Pabbicara dan para Matoa mengadakan musyawarah memilih raja. Dari musyawarah itu, lahirlah sebuah kesepakatan menetapkan Lapalewo Topalipu menjadi raja bergelar Arung Matoa (raja yang dituakan).  Penobatan dilakukan setelah Lapaleo berjanji memegang teguh perjanjian Batar Wajo I dan perjanjian Lapa’deta yakni Puang Wajo menuju kebaikan dan menghindarkan dari kesukaran. Perjanjian itujuga masih membatasi kekuasaan raja, sehingga raja tidak berkuasa mutlak.
Sepanjang sejarah pemerintahan, Wajo mencapai puncak kejayaan saat Latadangpare Puang ri Maggalatung memerintah tahun 1491-1521. Karena pada masa itu, pemerintahan La Tasangpare dikenal ahli siasat perang yang unggul, juga sangat pemberani, sederhana, budiman, lemah lembut dan bijaksana, telah berhasil mengembangkat wilayah Wajo. Jika awalnya wilayah Wajo hanya mencakup Wanua Tosora, namun berkat kepiawaiannya La Tadampare berhasil mengembangankan wilayah pemerinthannya sampai kesegala penjuru tanah bugis. 
Dalam catatan sejarah, setelah La Tadangpare Puang ri Maggalatung wafat, dilakukanlah pemilihan Arung Matoa sebanyak 44 kali. Artinya sebanyak 44 Arung Matoa yang pernah memerintah di Wajo, setelah La Tadangpare, dan H. Andi Mangkona merupakan Arung Matoa Wajo terakhir, lantaran pada tahun 1959, Pemerintahan RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi.
Sejak Wajo menjadi daerah Kabupaten, ada beberapa bupati yang pernah memerintah yakni: H. Andi Tanjung, H. Andi Magga Amirullah, H. Andi Bachtiar, H. Andi Hasanuddin Oddang, H. Andi Unru, H. Radi A. Gany, H. Dahlan Maulana, Drs. H. Naharuddin Tinulu, H. Andi Asmidin, H. Andi Burhanuddin Unru.

Leave a comment? Don't be a silent reader :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s